Makalah Pendekatan Positivistik (Filsafat Ilmu)

PENDEKATAN : POSITIVISTIK

MAKALAH

Diajukan guna memenuhi tugas

dalam Matakuliah Filsafat Ilmu

Disusun oleh:

FASMAWI SABAN SIHABUDIN

NIM: 11340184/ IH-A

Dosen:

Dra.Hj. Ermi Suhasti S., MSI.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

20112

I. PENDAHULUAN

            Positivisme yang merupakan salah satu akar dari filsafat modern, merupakan suatu paham yang hanya menerima ilmu kealaman sebagai satu-satunya ilmu yang benar. Paham ini menuntut adanya logika, bukti, dan ukuran yang jelas pada setiap hal yang ada untuk dinyatakan sebagai suatu ilmu. Positivisme itu sendiri, melahirkan pendekatan positivisik yang merupakan pendekatan keilmuan dengan penalaran induktif yang terbagi atas dua metode. Metode itu adalah Metode Siklus Empiri (LHV/Logis-Hipotesis-Verifikasi) dan Metode Linier.
            Dalam pengaplikasiannya, pendekatan ini dapat digunakan untuk berbagai macam penelitian. Penelitian ini dapat mencakup berbagai macam bidang. Termasuk pula bidang ekonomi dan keuangan.
            Untuk itu, dalam makalah ini kami akan memfokuskan pembahasan kami pada PENDEKATAN POSITIVISTIK dalam pengaplikasiannya untuk meneliti keunggulan Perbankan Syariah atas Perbankan Konvensional.


II. PEMBAHASAN

PENGERTIAN
1.      Pengertian Pendekatan Positivistik
Pendekatan Positivistik merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang mengandalkan kemampuan pengamatan langsung (empiris). Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif  (khusus-umum) berdasarkan eksperimen, observasi, dan komparasi. Sedangkan penelitiannya bertitik pangkal pada eksperimen tentang data-data partikular yang kemudian ditafsirkan dengan rasio (aposteriori).
Terdapat dua aliran yang mendukung pendekatan positivistik, yaitu aliran Empirisme oleh Th Hobbes (1588-1679) dan aliran Positivisme (1798-1857). Aliran Empirisme yang menyatakan bahwa pengalaman indrawi merupakan satu-satunya sumber dari pengetahuan dan aliran Positivisme yang hanya mengakui ilmu-ilmu alam sebagai satu-satunya pengetahuan yang benar mendukung keberadaan pendekatan ini.
Terkait dengan pendekatan Positivistik, obyek ilmu yang ada haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya adalah observeable (dapat diamati), repeatable (dapat diulang), measureable (dapat diukur), testable (dapat diuji), dan prediceable (dapat diramalkan).
Selain itu, dalam pendekatan positivistik digunakan dua metode. Metode tersebut adalah metode siklus empiri (L-H-V) dan metode linier. Metode siklus empiri biasa digunakan untuk ilmu alam, sedangkan metode linier biasa digunakan untuk ilmu social dan humanistik.

2.      Pengertian Perbankan Syariah dan Konvensional
Menurut Kamus Praktis Istilah Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya selaku pemberi kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran dan peredaran uang. Dewasa ini, jenis-jenis bank sering dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Bank konvensional, adalah bank yang menggunakan sistem perbankan secara konvensional. Jenis bank ini adalah jenis bank yang paling banyak digunakan saat ini. Dengan kata lain, bank konvensioal merepresentasikan mayoritas bank yang berdiri saat ini.
Sedang, menurut LKS PAI Adib, pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syari’at Islam. Dengan kata lain, jenis bank yang juga dikenal sebagai bank Islami ini dalam pelaksanaannya merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits.

APLIKASI PENDEKATAN POSITIVISTIK: KEUNGGULAN BANK SYARIAH ATAS BANK KONVENSIONAL
a)      Hipotesa
Sistem perbankan syariah dewasa ini disebut-sebut sebagai sistem perbankan yang lebih baik dari sistem perbankan konvensional yang umum digunakan saat ini. Dipercaya pula bahwa sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang ideal di masa depan.
b)      Data-data Terkait
                                           I.            Perbandingan Sistem Perbankan Syariah dengan Sistem Perbankan Konvensional
Terdapat beberapa alasan mengapa sistem perbankan syariah dipercaya lebih baik daripada sistem perbankan konvensional. Alasan-alasan tersebut, tampak pada perbandingan kedua sistem perbankan tersebut. Perbedaan yang paling mencolok dan signifikan di sini adalah sistem pembagian keuntungan yang digunakan oleh masing-masing sitem perbankan.
Sistem Perbankan Konvensional
Pada sistem perbankan konvensional, penentuan labanya ditentukan melalui ketetapan bunga. Ketetapan bunga dibuat pada waktu akad, tanpa berpedoman kepada keuntungan dan kerugian yang didiapatkan oleh bank. Alhasil, keuntungan yang didiapatkan oleh nasabah bank yang menggunakan sistem perbankan konvensional cenderung statis. Perubahan yang mungkin terjadi hanyalah apabila ada perubahan pada jumlah modal yang dipinjamkan, karena persentase dari bunga berdasar pada jumlah modal tersebut.
Semua itu dapat diilustrasikan pada rumus yang biasa digunakan untuk menghitung jumlah akumulasi modal nasabah yang tertera pada buku Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi berikut:

             
Fn = P ( 1 + i )n
   
                             
            Fn        = Jumlah akumulatif modal pada tahun ‘n’
            P          = Jumlah modal awal
            i           = Tingkat bunga pertahun
            n          = Jumlah tahun
            Kemudian, rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut:


i= n√(Fn/P) - 1   
    
                       Dari rumus di atas, tampak jelas korelasi antara bunga dan modal. Besaran bunga dipengaruhi oleh jumlah modal yang ada. Selain itu, juga jumlah tahun dan akumulasi modal. Tidak ada pengaruh dari keuntungan maupun kerugian bank.
            Hal ini tentu tidak menguntungkan. Karena, walaupun terjadi sebuah kemajuan dalam keadaan ekonomi yang sangat menguntungkan bank sekalipun, tetap saja nasabah akan menerima keuntungan sesuai dengan besaran bunga dan jumlah modal mereka.
Sistem Perbankan Syariah
Sistem pembagian keuntungan yang digunakan oleh perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Pada sistem perbankan syariah, sistem pembagian keuntungan yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi secara lebih adil dan menguntungkan. Besaran keuntungan yang dibagikan kepada nasabah, berpedoman kepada keuntungan dan kerugian bank. Sehingga, ketika keadaan ekonomi sedang baik dan bank mendapatkan keuntungan yang besar,  nasabah juga akan mendapatkan keuntungan yang besar pula.
Keuntungan yang ditawarkan, bukan hanya bagi nasabah saja. Keuntungan dari sistem perbankan syariah juga ditujukan bagi pihak bank. Keuntungan tersebut adalah ketika bank mengalami kerugian, maka nasabah juga akan ikut menanggung kerugian yang diderita oleh bank. Dengan demikian, bank tidak harus menanggung kerugian yang terlalu besar dan dapat terhindar dari kebankrutan.
                                        II.            Fakta Terkait
Selain itu, sejarah juga telah membuktikan keunggulan sistem perbankan syariah atas sistem perbankan konvensional. Seperti apa yang telah disampaikan dalam Eramuslim.com,  pada krisis subprime mortgages, Juli 2007 lalu, keunggulan sistem perbankan syariah benar-benar terbukti kebenarannya. Diantara banyaknya bank konvensional yang runtuh, bank-bank syariah justru berkembang pesat. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya sistem perbankan syariah dalam menghadapi krisis semacam ini.
Ditambah lagi dengan penyebaran sistem perbankan syariah yang telah sampai pada benua Eropa. Beberapa Negara Eropa yang telah mengadopsi sistem perbankan ini, diantaranya adalah Inggris, Perancis, dan Jerman.

c)      Analisis Dengan Penalaran Induktif
Premis-premis:
—  Keuntungan yang ditawarkan perbankan syariah bagi nasabah lebih unggul dari perbankan konvensional, sehingga dapat menyerap modal dengan lebih mudah
—  Kerugian yang ditanggung oleh bank dan nasabah, membuat kelangsungan hidup bank syariah lebih terjamin
—  Daya tahan perbankan syariah terhadap krisis lebih tinggi
Kesimpulan:
Sistem perbankan syariah lebih unggul dari sistem perbankan konvensional.



III. PENUTUP

            Pendekatan Positivistik merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian ilmiah. Beberapa alasan seringnya pendekatan ini digunakan antara lain adalah karena pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian.
            Dalam pengaplikasiannya untuk meneliti keunggulan sistem perbankan syariah atas sistem perbankan konvensional, pendekatan positivistik berhasil membuat sebuah kesimpulan. Bahwa sistem perbankan syariah memang memiliki berbagai kelebihan dari perbankan konvensional. Dengan demikian, hipotesa yang ada telah terbukti kebenarannya.

Makalah Prinsip.Syarat,Rukun Perkawinan (Hukum Perdata Islam)

PERKAWINAN:

PRINSIP-PRINSIP,SYARAT,RUKUN,PEMINANGAN

“Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Islam”

Dosen Pengampu : Yasin Baidi,S.Ag.,M.Ag

 Disusun Oleh : 

Fasmawi saban sihabudin : (11340184)

            

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2012

A.PENGERTIAN PERKAWINAN

1.Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara Etimologi  Pernikahan bentukan dari kata benda Nikah kata itu berasal dari kata bahasa arab yaitu Nikkah (bahasa arab: النكاح ) yang berarti perjanjian perkawinan ; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.Secara etimologi juga, nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul.[1]

Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara’ yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut Syara’, nikah adalah aqad antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.

Menurut pengertian fukaha, perkawinan adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj yang semakna keduanya.

2.Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

a. Ikatan lahir bathin.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami isteri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri.

B.PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN:

Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebuh dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.

c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.

e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapaun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebtkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

d. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.[3]

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alquran dan alhadist, yang kemudian di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undanhg no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

1.      Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

2.      Asas keaabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang

3.      Asas monogami terbuka

4.      Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat mel;angsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikifr kepada perceraian

5.      Asas mempersulit terjadinya perceraian

6.      Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah  tangga dan kehidupan masyrakat

7.      Asas pencatatan perkawinan.[4]

C.RUKUN PERKAWINAN

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan  akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya.Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (shighah). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain:                                        

1.    Ijab: ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan.

2.    Qabul: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang tela siwajibkan oleh pihak pertama.Dari shighah ijab dan qabul, kemudian timbul sisa rukun lainnya, yaitu:

3.    Adanya Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita. Adanya wali dari calon istri.

4.    Adanya dua orang saksi.

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dipertegas dalam dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

D. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Syarat nikah adalah segala sesuatu yang pasti dan harus ada ketika pernikahan berlangsung,tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakekat pernikahan.

1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  meliputi :

a. syarat-syarat materiil.

  1) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :

a.       Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

b.      Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.

c.       Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

  2) Syarat materiil secara khusus, yaitu :

a.       Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan

b.      Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

b.Syarat-syarat Formil.

1.      Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat  perkawinan.

2.      Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

3.      Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

4.      Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :

a. Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur’an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus.

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2) Harus ada wali nikah.

3) Saksi.

4) Ijab Kabul.

E.PEMINANGAN

· Pengertian peminangan:

            Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara antara seorang pria dengan seorang wanita, peminangan juga yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita denga cara-cara yang baik (ma’ruf)(Pasal 1 bab 1 huruf a KHI).

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Peminangan adalah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara

seorangeorang wanita.

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, meminang (kata kerja) yang mempunyai sinonim dengan kata melamar yang dalam bahasa Arab disebut khithbah. Secara etimologi, meminang atau melamar mempunyai arti; “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”Secara terminologi, peminangan ialah: “Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita”, atau “seorang laki-laki meminta-meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah upaya seorang laki-laki atau wakilnya meminta kepada pihak perempuan yang bukan mahramnya untuk dijadikan isterinya, dengan cara tertentu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

 Seorang perempuan boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.

b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Status hukum meminang menurut jumhur ulama fiqh adalah sunat (tidak wajib). Akan tetapi, Daud al Dhahiri menyebutkan wajib. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perbuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah meminang diartikan wajib atau sunat. Namun demikian, bila melihat kepada bentuk lafal yang berhubungan dengan masalah meminang, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun Hadits, tidak ditemukan lafal perintah yang akan melahirkan hukum wajib.

 Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinah-nya”. Beragumentasi kepada kaidah ushuliyah di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum meminang hanyalah sunat. Karena perbuatan tersebut merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang tidak dalam bentuk perintah. [5]

·      Syarat-syarat Peminangan:

            Syarat peminangan tidak dapat di pisahkan dari halangannya karena syarat dan halangan peminangan di uraikan dalam suatu sub pembahasan. Peminangan dalam bahasa Al-Qur’an disebut “hitbah” hal ini diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:235).[6]

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 undang-undang 1974 tentang Perkawinan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan. diakses  pada tanggal 1 Maret 2012  pada pukul 09.30

http://titikbalik.wordpress.com/2007/07/17/prinsip-prinsip-dasar-perkawinan./ diakses  pada tanggal 1 Maret 2012  pada pukul 09.30

Ali,Zaimudin.2006. Hukum Perdata Islam Indonesia . Jakarta:Sinar Grafika.

Asmawi,Mohammad.2004.Nikah dalam  Perbincangan dan Perbedaan.Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo.

                                                                                      

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan

[2] Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 undang-undang 1974 tentang Perkawinan

[3] http://titikbalik.wordpress.com/2007/07/17/prinsip-prinsip-dasar-perkawinan/

[4] Zainnudin,Ali.Hukum Perdata Islam Indonesia,Jakarta:Sinar Grafika,2006,ctakan pertama,halaman7

[5] Mohammad,Asmawi.Nikah dalam perbincangan dan perbedaan.Yogyakarta:Darussalam Perum Griya Suryo Asri F-10.Cetakan 1,halaman 38

[6] Zainnudin,Ali.Hukum Perdata Islam Indonesia,Jakarta:Sinar Grafika,2006,ctakan pertama,halaman 9-10